Jakarta | Rampagoe – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan imbauan tegas kepada para figur publik dan praktisi hiburan yang berniat berekspansi ke dunia politik. Mengingat popularitas saja tidak cukup untuk memimpin, para selebritas dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola pemerintahan, administrasi, dan dasar-dasar hukum sebelum memangku jabatan publik.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memaparkan bahwa ketenaran memang menjadi modal awal yang sangat menguntungkan bagi para artis untuk meraih simpati masyarakat. Namun, modal sosial tersebut mutlak harus diiringi dengan kemauan keras untuk mempelajari mekanisme birokrasi secara menyeluruh. Hal ini penting agar amanah yang diberikan rakyat dapat dieksekusi dengan kompeten dan bebas dari pelanggaran.

Peringatan dari lembaga antirasuah ini disampaikan sebagai tanggapan atas kasus yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Fadia, yang memiliki latar belakang sebagai penyanyi dan artis, sebelumnya memberikan pernyataan bahwa ia kurang memahami persoalan hukum serta prosedur birokrasi secara detail karena bukan berasal dari kalangan pemerintahan murni.

Dalam proses penegakan hukum, KPK telah menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hasil penyelidikan, Fadia diduga kuat terlibat dalam skema pendirian perusahaan keluarga yang secara sistematis diarahkan untuk memenangi proyek pengadaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

Saat ini, tersangka tengah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Kasus ini diharapkan menjadi preseden krusial sekaligus pembelajaran penting bagi partai politik dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah, serta bagi para figur publik untuk mempersiapkan kapasitas kepemimpinan sebelum melangkah ke ranah birokrasi.