Jakarta | Rampagoe – Dinamika perpolitikan Indonesia dan arah kebijakan luar negerinya kembali diuji dengan keras pada pertengahan Maret 2026 ini. Eskalasi konflik bersenjata berskala besar di kawasan Timur Tengah, yang memuncak dengan agresi militer beruntun dari Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran pada akhir Februari lalu, telah memicu efek domino yang merambat hingga ke jantung perdebatan politik di Senayan dan Istana Negara. Publik, aktivis hak asasi manusia, dan sejumlah elite politik kini secara terang-terangan menyuarakan desakan agar Republik Indonesia segera mempertimbangkan ulang posisinya, atau bahkan menarik diri secara penuh dari keanggotaan Board of Peace (BoP) internasional.
Gelombang desakan ini muncul bukan tanpa landasan yang fundamental. Posisi Indonesia yang secara historis selalu memegang teguh prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif kini dirasa berbenturan dengan realitas pragmatis di panggung global. Berbagai kalangan pengamat politik dan anggota parlemen menilai bahwa kehadiran Indonesia di dalam struktur Board of Peace menjadi semakin paradoks dan tidak relevan, terutama ketika aktor-aktor utama di dalam dewan tersebut justru diindikasikan sebagai pihak yang memperkeruh instabilitas keamanan global. Mengambil langkah mundur dari BoP dinilai oleh koalisi masyarakat sipil sebagai bentuk protes keras dan wujud nyata keberpihakan Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana yang tertuang dan diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Salah satu sorotan kritis mengenai isu ini datang dari kalangan pakar pertahanan dan ekonomi yang mengkalkulasi dampak langsung konflik terhadap postur ketahanan nasional. Hasanuddin, seorang pengamat pertahanan terkemuka, secara lugas menyatakan bahwa dalam kondisi ruang fiskal negara yang saat ini sedang mengalami tekanan cukup berat, pemerintah dituntut untuk jauh lebih selektif, rasional, dan berhati-hati dalam melakukan alokasi anggaran operasional militer dan diplomasi luar negeri. Dampak langsung dari invasi AS dan Israel ke Iran ini secara otomatis telah menstimulasi ketidakpastian iklim ekonomi global, yang berpotensi kuat memukul stabilitas fiskal dan makroekonomi Indonesia jika pemerintah salah mengambil langkah.
Tidak hanya berhenti pada isu efisiensi anggaran, wacana penarikan keanggotaan dari Board of Peace ini juga beririsan sangat erat dengan rencana strategis pengerahan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menyiapkan rancangan besar untuk menggelar sekitar 8.000 personel TNI yang akan dilebur ke dalam pasukan International Security Force (ISF) untuk ditempatkan di kawasan konflik Palestina. Menanggapi situasi ini, otoritas terkait menegaskan bahwa pemerintah kini harus berhitung ulang secara cermat. Evaluasi mendalam sedang dilakukan secara tertutup untuk mengukur apakah misi dari Board of Peace ini masih memiliki probabilitas keberhasilan yang rasional. Jika dewan tersebut dinilai gagal menjalankan mandat misinya untuk melerai konflik, opsi untuk keluar menjadi hal yang sangat logis.
Merespons memanasnya suhu diskursus publik di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis dengan mengumpulkan para tokoh bangsa, pemimpin lintas generasi, hingga pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan pekan ini. Dalam pertemuan yang berlangsung intens tersebut, Presiden menegaskan bahwa bangsa ini harus tetap berdiri kokoh pada jalur independensinya. Presiden menggarisbawahi pentingnya menjaga harmoni dan kesatuan sikap di tataran elite politik nasional demi memastikan stabilitas negara tidak terkoyak oleh infiltrasi ketegangan blok-blok global.
Pada akhirnya, keputusan akhir pemerintah—apakah akan bertahan dengan diplomasi di dalam atau memilih hengkang dari Board of Peace—akan menjadi salah satu batu ujian terbesar bagi legitimasi kepemimpinan saat ini. Keputusan ini tidak hanya akan mendefinisikan ulang posisi tawar diplomasi Republik Indonesia, tetapi juga akan dicatat oleh sejarah sebagai bukti apakah haluan politik luar negeri Indonesia di tahun 2026 benar-benar berdaulat di tengah pusaran krisis global yang tak menentu.[]
