Jakarta | Rampagoe – Eskalasi konflik militer dan ketegangan politik yang terus membakar kawasan Timur Tengah sepanjang kuartal pertama tahun 2026 menuntut respons cepat dari negara-negara yang tergabung dalam berbagai forum internasional, tak terkecuali Indonesia. Menghadapi kompleksitas geopolitik yang tak kunjung usai lewat jalur perundingan kenegaraan tradisional, Presiden Prabowo Subianto tampaknya menyadari bahwa pendekatan hard diplomacy atau konvensional melalui meja perundingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum cukup memberikan daya gedor maksimal. Sebagai solusi alternatif, pemerintah secara senyap namun terstruktur mulai mengoperasionalkan sebuah strategi diplomasi “soft power” yang unik dan berakar kuat pada sosiologi masyarakat Indonesia: Diplomasi Ulama.
Langkah taktis ini diresmikan melalui sebuah pertemuan tertutup di Istana Bogor awal Maret ini, di mana Presiden secara khusus mengundang pucuk pimpinan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam terbesar di Indonesia, utamanya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam pertemuan tersebut, dirumuskan sebuah satuan tugas diplomasi non-pemerintah yang beranggotakan para ulama kharismatik, cendekiawan Muslim, dan pakar resolusi konflik berlatar belakang pesantren. Satgas ini diberi mandat strategis untuk menjembatani komunikasi kultural dan religius dengan faksi-faksi yang bertikai di kawasan Teluk dan sekitarnya, melengkapi upaya formal yang tengah digawangi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Konsep Diplomasi Ulama ini bertumpu pada premis bahwa sebagian besar akar konflik di Timur Tengah, meskipun didorong oleh perebutan sumber daya dan pengaruh teritorial, sangat kental bersinggungan dengan sentimen keagamaan dan perbedaan madzhab. Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang dipandang berhasil merawat pluralisme dan mempraktikkan Islam Wasathiyah (Islam moderat), memiliki modal sosial dan otoritas moral yang sangat disegani oleh negara-negara Arab. Kehadiran utusan ulama dari Indonesia diharapkan dapat menembus sekat-sekat kebuntuan diplomasi (diplomatic deadlock) yang selama ini sulit ditembus oleh para politisi dan diplomat sekuler Barat maupun negara berkembang lainnya.
“Ulama kita memiliki jaringan intelektual dan spiritual yang usianya sudah ratusan tahun dengan para mufti dan ulama di Timur Tengah. Jalur diplomasi komplementer inilah yang ingin dioptimalkan oleh Presiden Prabowo. Ketika negosiasi politik di tingkat menteri macet, pendekatan dari hati ke hati antar-ulama dengan menggunakan diksi-diksi ukhuwah islamiyah sering kali terbukti jauh lebih efektif dalam menurunkan tensi militer,” ungkap Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri dalam sebuah simposium kajian Timur Tengah di Jakarta Pusat.
Implementasi strategi ini mulai terlihat ketika delegasi gabungan ulama NU dan Muhammadiyah dijadwalkan terbang menuju beberapa negara kunci, termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Mesir, untuk melakukan lobi-lobi informal. Mereka membawa misi untuk menyampaikan resolusi damai berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan meredam provokasi sectarian yang kerap dimanfaatkan oleh aktor-aktor non-negara di wilayah konflik. Pendekatan kultural ini tidak melibatkan janji-janji bantuan militer maupun pakta ekonomi, melainkan ajakan untuk kembali pada prinsip hifzh an-nafs (menjaga jiwa) yang merupakan salah satu pilar utama dalam maqashid syariah.
Kendati demikian, strategi soft power ini bukan tanpa rintangan dan kritikan dari pengamat politik dalam negeri. Sejumlah pakar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia mengingatkan bahwa pemerintah harus ekstra berhati-hati agar Diplomasi Ulama ini tidak tergelincir ke dalam politisasi agama atau menggeser posisi leading sector yang seharusnya tetap dipegang oleh para diplomat karier di Kemlu. “Ulama dapat membuka pintu dialog, namun penyusunan perjanjian damai, jaminan keamanan, dan komitmen resolusi harus tetap dipayungi oleh kerangka hukum internasional yang bersifat mengikat antar-negara. Jika tidak, diplomasi ini hanya akan berhenti pada level seremonial dan silaturahmi belaka,” tegas salah satu peneliti di lembaga kajian strategis internasional.
Terlepas dari diskursus tersebut, langkah inovatif ini menjadi pertaruhan penting bagi postur politik luar negeri kabinet Prabowo. Jika Diplomasi Ulama ini berhasil menorehkan tinta emas dalam meredam sebagian bara konflik di Timur Tengah, Indonesia tidak hanya akan mengamankan pasokan energi dan stabilitas ekonomi makronya dari imbas perang, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai “kakak tua” di dunia Islam yang mampu mengekspor nilai-nilai moderasi ke panggung global. Ini adalah sebentuk aktualisasi paling nyata dari amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[]
